Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang

Hal itu juga pernyataan kedua kubu terkait adanya kepentingan politik, dalam melaksanakan vaksinasi massal dan pembubaran vaksinasi yang dilakukan oleh Pol PP Kota Sorong. Dia pun mengonfirmasi, pemerintah daerah banyak menyicil data kematian untuk menjaga citra daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebagai bentuk transparansi, dia menyampaikan, pemerintah telah membuat situs agar publik dapat memantau berapa dosis vaksin yang telah disuntikan di setiap daerah, stok vaksin dengan beragam merek. TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Luar Negeri Antony Blinken memastikan Amerika tidak akan menggunakan vaksin COVID-19 untuk kepentingan politik. Hal tersebut menyusul rencana Amerika untuk berbagi vaksin COVID-19 dengan negara lain. Amerika sendiri dikabarkan memiliki surplus vaksin hingga jutaan dosis yang bisa dibagikan ke negara lain lewat berbagai skema.

Untuk sementara waktu, ujarnya, “manfaat vaksinasi itu jelas lebih besar dibanding risikonya,” ujar Fauci. Ditambahkannya, vaksin yang tersedia juga sangat efektif melawan apa yang disebut sebagai “varian Delta yang menyebalkan” yang pertama kali ditemukan di India dan kini menyebar luas di sebagian komunitas Amerika. Seperti yang disebutkan sebelumnya, vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus Corona. Lanjutnya ini merupakan kewajiban semua warga untuk ikut serta memulihkan dan menyehatkan bangsa ini.

Menurutnya, pemerintah daerah adalah salah satu pelaksana dari kebijakan vaksinasi covid-19. Sebagai pelaksana, kata dia, seharusnya pemerintah daerah dibekali instruksi dan peralatan yang lengkap oleh pemerintah pusat. Pandemi global COVID-19 menempatkan negara dalam keadaan darurat yang mana negara-negara di dunia memerlukan vaksin untuk menanggulangi dampak yang terjadi, termasuk Indonesia. Indonesia membuat kebijakan impor vaksin COVID-19 dari luar negeri dengan tujuan untuk mengamankan pasokan vaksin COVID-19 untuk warga negaranya. Tugas akhir ini berusaha untuk memetakan faktor internal dan eksternal apa saja yang memengaruhi kebijakan impor vaksin tersebut. Kemudian penulis juga berusaha menjelaskan bagaimana vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan bergantung pada vaksin impor apabila pemerintah terus melakukan impor vaksin.

Dalam konteks vaksinasi, upaya pemesanan vaksin yang dilakukan dengan membuat kebijakan pemesanan sebelum adanya uji vaksin ternyata juga menjadi komoditas politik warganet. Memang dalam regulasi sudah ada ketentuan atau rambu-rambu yang tegas terkait politik vaksin. Namun dalam laju implementasinya perlu penegakan dan pengawasan yang sungguh-sungguh dari segala pihak, seperti penegak hukum, partai politik, media massa dan civil society lainnya. Terutama penegakan penanggulangan Covid-19 tanpa korban manusia, dan pengawasan terhadap segala macam rongrongan para pemburu keuntungan. Penemuan vaksin dari beberapa negara maju, memunculkan harapan akan berakhirnya pandemi covid-19 yang berkepanjangan dan melanda negara-negara seluruh dunia. Namun disamping itu, penemuan vaksin ini juga memunculkan persaingan –tidak hanya dalam bisnis tapi persaingan politik antar negara.

Untuk itu, Dr. Rachmat ingin mengkaji niat dan tujuan Cina dalam mendistribusikan vaksin ke negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Satu jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan 93% orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai Demokrat mengatakan mereka telah divaksinasi atau berniat untuk divaksinasi. Sementara hanya 49% dari Republikan yang mengataakan telah divaksinasi atau berencana melakukannya. Kebijakan yang dinilai justru akan menghadirkan kemudaratan ketimbang kemaslahatan.

Menurutnya, satu-satunya komando yang harus diikuti dalam penanganan Covid-19 adalah Presiden Joko Widodo . Setelah semua kelompok prioritas di atas mendapat vaksin COVID-19, vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima vaksin COVID-19 lainnya, mulai dari penduduk di daerah yang banyak kasus COVID-19 sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Penemuan vaksin convid-19 oleh dua perusahaan farmasi raksasa Amerika Serikat Pfizer dan Moderna, Astrazeneca dari Inggris menjadi berita breaking information berhari-hari di saluran – saluran TV internasional.

Berdasarkan evaluasi BPOM menunjukkan efikasi vaksin Sinovac mencapai sixty five,three persen. Sebelumnya, pemerintah merancang dua skema vaksinasi Covid-19, yakni vaksinasi gratis dan berbayar . Rasio penduduk yang harus membayar untuk mendapatkan vaksin adalah 70 persen atau sekitar 75 juta orang dari goal 107 penduduk berusia tahun yang ditargetkan pemerintah sebagai penerima vaksin Covid-19.

Indonesia sendiri mulai menjalankan kebijakan vaksinasi pada 13 Januari 2021 dengan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19, yang dilakukan di Istana Negara. Dari fakta-fakta di atas, bisa kita lihat bahwa vaksin COVID-19 membawa banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi banyak orang. Oleh sebab itu, meskipun banyak beredar isu-isu seputar vaksin yang belum jelas kebenarannya, Anda tidak perlu ragu atau takut untuk menjalani vaksinasi COVID-19.